Puruk Cahu, Nuansanusantara.com – DPRD Kabupaten Murung Raya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penetapan dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III Tahun 2025 di ruang sidang DPRD, Senin (15/9/2025).
Raperda tersebut sebelumnya dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang menghasilkan sejumlah catatan, saran, serta koreksi sebagai dasar penyempurnaan rancangan.
Bupati Murung Raya, Heriyus, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dalam proses pembahasan. Ia menilai persetujuan bersama ini sebagai wujud sinergi eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah.
“Dengan ditetapkannya raperda ini, diharapkan laporan keuangan Pemkab Murung Raya semakin baik, berkualitas, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini membutuhkan kerja keras dan kesamaan visi antara pemerintah dan DPRD,” ujar Heriyus.
Bupati juga menekankan bahwa pembangunan daerah bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat cerdas, sejahtera, dan berdaya saing.
Meski mengakui pertanggungjawaban APBD 2024 belum sepenuhnya sempurna, Heriyus menegaskan pemerintah daerah telah berupaya maksimal memenuhi ketentuan perundang-undangan. Catatan dan masukan dari DPRD akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.
“Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh atas pelaksanaan APBD 2024, sekaligus mencerminkan tanggung jawab Pemkab Murung Raya dalam melaksanakan kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” tambahnya.
Menutup sambutan, Heriyus menyampaikan permohonan maaf apabila selama pembahasan terjadi perbedaan persepsi dengan dewan, yang menurutnya merupakan dinamika demokrasi yang memperkaya pengambilan keputusan. Ia juga memberikan apresiasi kepada tim eksekutif yang tekun mengikuti setiap tahapan pembahasan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembangunan daerah. (fz)
Komentar0