Proyek Jembatan Rp14,6 Miliar di Kabupaten Murung Raya Mangkrak, Kontraktor Diduga Tinggalkan Kewajiban

Murung Raya, Nuansanusantara.com  – Proyek pembangunan jembatan senilai Rp14,6 miliar di Desa Dirung Bakung, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, hingga kini belum rampung dan diduga mangkrak.

Proyek yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Murung Raya. Namun, pelaksana proyek, CV Kahayan Anugrah Persada (KAP), dilaporkan mengalami kendala keuangan hingga menghentikan pekerjaan di lapangan.

Akibatnya, akses transportasi warga antara Desa Dirung Bakung dan Desa Tabulang masih bergantung pada jembatan kayu yang kondisinya lapuk dan tidak layak dilalui kendaraan.

Tak hanya berdampak pada infrastruktur, proyek ini juga memunculkan persoalan sosial. Seorang warga bernama Sumarni mengaku belum menerima pembayaran atas penyediaan konsumsi pekerja proyek dengan total mencapai Rp30 juta.

“Saya masih menyimpan catatan bon, tetapi hingga sekarang belum dibayar. Sementara saya juga memiliki kewajiban kepada pedagang lain,” ujarnya.

Menurutnya, pembayaran mulai tersendat sejak sebelum Ramadan 1447 Hijriah. Ia berharap pihak kontraktor maupun subkontraktor segera menyelesaikan kewajiban tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Murung Raya, Paulus Manginte, menyatakan pihaknya telah memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan melalui perpanjangan waktu.

“Perpanjangan pertama diberikan selama 50 hari kerja. Jika belum selesai, akan diberikan kesempatan kedua. Namun jika tetap tidak rampung, akan dikenakan sanksi tegas hingga blacklist,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, sanksi daftar hitam dapat membuat perusahaan tidak memperoleh proyek pemerintah selama satu hingga dua tahun.

Sementara itu, upaya konfirmasi wartawan  kepada pihak kontraktor melalui perwakilan bernama Gunawan belum berhasil. Karena nomor telepon Boby  dilaporkan Hp tidak aktif. 

Kasus ini menjadi perhatian serius,  karena melibatkan anggaran daerah dalam jumlah besar serta berdampak langsung pada mobilitas masyarakat di wilayah pedesaan. (fz)