Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Ketua Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Barito Utara, Hasrat, meminta Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menunda pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV.
Menurut politisi PAN ini, penundaan penting dilakukan hingga bupati dan wakil bupati definitif resmi dilantik. Ia menyebut ada tiga alasan utama, yaitu aspek kepemimpinan, potensi permasalahan, dan etika pemerintahan.
Hasrat menilai tidak etis bila Pj Bupati melakukan pelantikan di masa transisi, mengingat masyarakat baru saja memilih pemimpin baru. “Kepala daerah terpilih berhak menata pejabat sesuai visi dan misi yang disampaikan kepada rakyat,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Jika pelantikan dipaksakan, lanjutnya, ada empat risiko yang bisa muncul: ketidaksinkronan arah kebijakan, potensi evaluasi ulang yang memboroskan energi dan anggaran, terganggunya stabilitas birokrasi, serta meningkatnya resistensi publik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya aspek kepatutan. “Dengan menunda pelantikan, Pj Bupati justru menunjukkan sikap kenegarawanan dan menghormati legitimasi politik rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menegaskan belum ada rencana pelantikan. “Saya belum dapat laporan dari panitia seleksi,” katanya singkat.
Terkait siapa yang akan melantik pejabat terpilih, Indra menyebut hal itu bukan persoalan. “Sama saja, sama-sama bupati. Tugas dan wewenangnya sama. Nanti kami konsultasikan,” ujarnya.
Diketahui, Pemkab Barito Utara telah menggelar seleksi terbuka tujuh jabatan eselon II, termasuk Asisten II Sekda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala BPKA. Namun isu pengisian jabatan eselon III dan IV yang ikut digodok memicu sorotan dari sejumlah kalangan. (fz)
Komentar0