Puruk Cahu, Nuansanusantara.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2024 toreh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah.
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, didampingi Wakil Bupati Rahmanto Muhidin pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Palangka Raya, Senin (1/9/2025).
“Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran. Hasil WTP ini bisa kita raih di tahun 2025 atas penyajian LKPD tahun 2024,” ujar Rahmanto.
Menurutnya, LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD yang wajib disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian internal, agar bebas dari salah saji, baik karena kecurangan maupun kesalahan.
Rahmanto menambahkan, capaian ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni opini atas LKPD tahun anggaran 2023. Pencapaian tersebut menjadi tanggung jawab Pemkab Murung Raya untuk dipertahankan di tahun-tahun mendatang.
Meski demikian, BPK Kalteng tetap memberikan sejumlah catatan penting. Pertama, pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya memadai, termasuk masih adanya sengketa lahan yang sudah berdiri bangunan pemerintah tetapi belum bersertifikat. Kedua, pengelolaan kas daerah yang sempat menimbulkan kekurangan di Kasda, meski selisihnya kini telah diselesaikan.
“Catatan terakhir yaitu proses rekonsiliasi dan penerapan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerah masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini membuat BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kesulitan mengonsolidasikan laporan dari seluruh SKPD, sehingga berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan,” terang Rahmanto.
Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait, di antaranya BPKAD dan Inspektorat. (fz)
Komentar0