Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga beras yang dikhawatirkan menekan daya beli masyarakat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.2.5/2309/IJ tanggal 4 September 2025 terkait atensi daerah terhadap kenaikan harga beras.
Pada Selasa (9/9/2025), Pemkab Barut menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi di Aula Setda C Muara Teweh. Rapat dipimpin Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Eveready Noor, dihadiri kepala perangkat daerah, perwakilan Bulog, serta instansi terkait.
“Kita tidak boleh lengah. Penyerapan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang tinggi harus diimbangi langkah pengendalian. Jangan sampai daya beli masyarakat turun akibat kenaikan harga beras,” tegas Eveready.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab menggelar gerakan pasar murah di berbagai kecamatan dan desa, termasuk Pasar Pendopo dan Pasar PBB di Kota Muara Teweh. Program ini ditujukan menjaga stabilitas harga dan memberikan akses beras terjangkau bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Barut, H. Siswandoyo, menyampaikan penyaluran beras SPHP terus dilakukan:
4 September 2025: 1.000 kg di Desa Sikui (depan Kantor Yetro)
8 September 2025: 1.000 kg di Kelurahan Montallat II dan Desa Sikui
9 September 2025: 1.250 kg di Desa Rimba Sari dan Desa Beringin Raya, serta 490 kg di halaman Kantor Yetro
10 September 2025: Desa Batu Raya I
11 September 2025: Desa Tongka dan Pelari/Kandui
12 September 2025: Desa Ipu
Menurut Siswandoyo, langkah ini adalah bentuk komitmen Pemkab Barut menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah di tengah dinamika harga pangan nasional. (fz)
Komentar0