Puruk Cahu – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Rumiadi, S.E., S.H., menyebut pemangkasan anggaran tahun 2026 oleh Pemerintah Pusat akan berdampak besar pada sektor vital daerah, terutama infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih.
Menurutnya, berkurangnya alokasi dana dalam proyeksi APBD 2026 akan menghambat pelaksanaan program pembangunan dan memperlambat laju ekonomi daerah. “Yang berdampak terhadap program kegiatan infrastruktur tidak terpenuhi,” ungkap Rumiadi, pada Kamis (16/10/2025).
Ia menambahkan, efek domino dari pemangkasan tersebut juga dirasakan pelaku usaha, seperti kontraktor, pedagang, dan pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas proyek pembangunan. “Bukan hanya kontraktor, tapi masyarakat dari berbagai sektor juga berimbas,” ujarnya.
Meski demikian, sektor kepegawaian dipastikan tetap aman. Rumiadi menegaskan gaji, tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, PPPK, dan tenaga non-ASN tidak akan terdampak. “Pemerintah tetap konsen dalam menjaga kesejahteraan pegawai,” pungkasnya.
Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada sektor infrastruktur di Kabupaten Murung Raya (Mura). Berikut adalah poin-poin penting terkait isu ini:
Dampak pada Infrastruktur: Pemangkasan anggaran akan menghambat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih. Hal ini dapat memperlambat laju ekonomi daerah karena program pembangunan yang tidak terpenuhi.
Pernyataan Ketua DPRD: Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., menegaskan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak besar pada sektor vital daerah.
Dampak Ekonomi Luas: Pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak pada kontraktor, tetapi juga pada pedagang dan pelaku UMKM yang bergantung pada proyek pembangunan.
Sektor Kepegawaian Aman: Gaji, tunjangan, dan TPP bagi ASN, PPPK, dan tenaga non-ASN dipastikan tidak akan terdampak oleh pemangkasan anggaran ini. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan pegawai.
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu mencari solusi alternatif untuk tetap menjalankan program pembangunan infrastruktur yang vital bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (fz)
Komentar0