GpW8TSd0BUC5GfAlGfY8BUO9GA==

Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri Tito Karnavian



Puruk Cahu, Nuansanusantara.com  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Senin (13/10/2025). Rakor berlangsung dari ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pemkab Murung Raya diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mura, K. Zen Wahyu Priyatna, bersama sejumlah pejabat perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Rakor tersebut diikuti oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, dan menghadirkan narasumber dari kementerian serta lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis, terutama beras, diprediksi tetap stabil hingga akhir tahun 2025. Namun ia mengingatkan bahwa pada September 2025 terjadi kenaikan inflasi meski dalam skala ringan dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan langkah antisipatif melalui:

memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok,

menjaga kelancaran distribusi barang,

serta memperkuat sinergi antara TPID di semua daerah.


“Langkah pengendalian inflasi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi daerah serta daya beli masyarakat,” tegas Mendagri.

Selain isu inflasi, rakor juga membahas penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan ternak untuk pangan, termasuk percepatan penerapan sertifikasi halal serta Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada Rumah Potong Hewan (RPH) di seluruh daerah.

Agenda rapat turut mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan rakyat. Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga 9 Oktober 2025 pemerintah telah menerbitkan 273.641 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan total 2.039.381 unit rumah yang telah terbangun di seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat. (fz)



Komentar0

Type above and press Enter to search.