Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan rapat koordinasi (rakor) membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji 3 kilogram yang belakangan ini terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara. Rakor tersebut berlangsung di Aula Setda Lantai I, Selasa (13/1/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, serta dihadiri Sekretaris Daerah Muhlis, Staf Ahli Bupati Heri Jhon Setiawan dan Drs. H. Ardian, Asisten II Bahrum F. Girsang, Asisten III H. Yaser Arapat, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dewi Handayani, serta Kasatpol PP Drs. Aprin S. Dahan.
Dalam arahannya, Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa rakor ini digelar sebagai respons atas kondisi khusus tata kelola BBM dan LPG yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Dari berbagai laporan yang masuk, disinyalir terjadi antrean panjang, kelangkaan BBM, serta penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, kita berkumpul hari ini untuk mencari solusi secepat mungkin,” tegasnya.
Bupati menekankan pentingnya langkah konkret dan koordinasi lintas sektor agar persoalan kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg tidak terus berulang dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Sekda Muhlis menambahkan bahwa kelangkaan BBM di Barito Utara sudah kerap terjadi dan menjadi perhatian publik, terutama di media sosial. “Hampir setiap satu hingga tiga bulan sekali selalu terjadi antrean panjang di SPBU. Bahkan ada laporan SPBU hanya buka satu hingga dua jam karena BBM cepat habis,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Bupati H.
Shalahuddin juga mengusulkan adanya pengaturan khusus bagi kendaraan dinas berpelat merah agar tidak menambah panjang antrean di SPBU.
“Kendaraan pelat merah perlu dijadwalkan khusus, misalnya pada jam tertentu sore atau malam hari. Pengaturan ini harus diumumkan secara terbuka agar dipahami oleh semua pihak,” katanya.
Selain itu, Bupati mengusulkan pembentukan grup koordinasi khusus penanganan kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg untuk memantau kondisi lapangan secara harian. Menurutnya, ketika antrean panjang terjadi, informasi tersebut cepat viral di media sosial.
“Dengan koordinasi yang baik, pemerintah daerah dapat menunjukkan langkah nyata dalam penanganan persoalan ini,” pungkasnya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan laporan singkat dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Kasatpol PP terkait kondisi lapangan dan langkah pengawasan yang telah dilakukan. (fz)
Komentar0