MUluara Teweh, Nuansanusantara.com – Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara melalui Bidang Perkebunan terus memperkuat transparansi serta ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan bibit perkebunan kepada masyarakat, khususnya kelompok tani di wilayah Barito Utara.
Kepala Dinas Pertanian Barito Utara, H Adi Haryadi mengatakan, setiap pengajuan bantuan bibit perkebunan harus melalui tahapan administrasi dan verifikasi lapangan agar bantuan benar-benar sesuai kebutuhan petani.
“Pengajuan bantuan bibit perkebunan dilakukan melalui kelompok tani dengan melengkapi proposal dan persyaratan yang telah ditentukan. Semua usulan akan diverifikasi secara administrasi maupun teknis di lapangan,” ujar H Adi Haryadi, Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan, proposal pengajuan wajib diketahui oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) setempat dan memuat data kelompok tani, lokasi serta luas lahan, jenis dan jumlah bibit yang dibutuhkan, legalitas lahan hingga titik koordinat polygon lahan.
Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Bidang Perkebunan Dinas Pertanian akan melakukan verifikasi administrasi sebelum dilanjutkan dengan survei lapangan guna memastikan kondisi lahan dan kesesuaian jenis bibit yang diajukan.
“Hasil verifikasi lapangan menjadi dasar penelaahan persetujuan. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan SK CPCL sebagai dasar penyaluran bantuan bibit kepada kelompok tani,” jelasnya.
Menurut Adi Haryadi, mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan produktivitas perkebunan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
“Kami berharap bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok tani di Barito Utara,” katanya.
Selain penyaluran bibit, Dinas Pertanian juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanaman sebagai bagian dari pengawasan keberhasilan program bantuan perkebunan di daerah.(fz)
Komentar0