Puruk Cahu, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut dilaksanakan di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, pada Jumat (29/5/2026), dan dihadiri oleh 10 kepala daerah bersama pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, kepada kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD masing-masing daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Murung Raya Heriyus hadir bersama Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah. Turut mendampingi Asisten III Setda Murung Raya Andry Raya, Kepala BPKAD Mizam Chandrapati, serta sejumlah pejabat lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah menyampaikan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP oleh Kabupaten Murung Raya.
“Alhamdulillah LKPD 2025 kita Murung Raya kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Tentunya opini ini merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah beserta jajaran,” ujar Dina Maulidah saat dihubungi dari Puruk Cahu.
Menurutnya, opini WTP bukan menjadi tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Sebagai unsur pimpinan DPRD, kami menginginkan seluruh pengelolaan APBD benar-benar diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Dina juga menegaskan bahwa penyerahan LHP atas LKPD bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi merupakan bagian penting dari sistem check and balance dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap capaian tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, profesional, transparan, dan terpercaya.
“Melalui capaian ini, DPRD meminta agar pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan akuntabilitas, tata kelola, serta kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya,” pungkasnya. (fz)
Komentar0