Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini, M.IP, meminta seluruh pihak yang terkait dengan persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) untuk menghormati jadwal rapat dengar pendapat (RDP) yang telah dijadwalkan ulang oleh DPRD.
Rapat hearing yang semula direncanakan berlangsung pada 18 Juni 2026 ditunda dan dijadwalkan kembali pada Senin, 22 Juni 2026 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Barito Utara.
Menurut Mery Rukaini, penjadwalan ulang dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah agenda penting yang berlangsung bersamaan, termasuk kegiatan pemerintahan daerah serta pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
“Penundaan ini bukan berarti DPRD mengabaikan aspirasi masyarakat maupun para pekerja tambang tradisional. Kami justru ingin memastikan rapat dapat berlangsung efektif dan dihadiri seluruh pihak yang berkepentingan sehingga mampu menghasilkan solusi yang konstruktif,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).
Ia menegaskan DPRD tetap berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak di Kabupaten Barito Utara.
Menurutnya, forum RDP menjadi sarana penting untuk mempertemukan berbagai pandangan dari masyarakat, pekerja tambang tradisional, pemerintah daerah, dan instansi terkait guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan.
“DPRD berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, santun, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pembahasan dapat berjalan produktif dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat Barito Utara,” tegasnya.
RDP tersebut dijadwalkan membahas berbagai persoalan terkait aktivitas PETI yang dikelola masyarakat, menyusul adanya permohonan dari perwakilan pekerja tambang tradisional dan sejumlah elemen masyarakat yang menginginkan kejelasan mengenai aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Barito Utara. (fz)
Komentar0