GpW8TSd0BUC5GfAlGfY8BUO9GA==

PKB Soroti SiLPA Rp 2,01 Triliun, Minta Pemkab Tingkatkan Serapan Anggaran


Muara Teweh, Nuansanusantara.com  – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara menyoroti tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 2,01 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 55,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Suhendra saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Barito Utara, Selasa (14/7/2026).

Meski demikian, PKB tetap mengapresiasi keberhasilan Pemkab Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Barito Utara,” ujar Suhendra.

Menurut dia, besarnya SiLPA perlu mendapat perhatian serius. Fraksi PKB meminta pemerintah daerah menjelaskan perangkat daerah yang menyumbang surplus anggaran terbesar serta kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

PKB juga mempertanyakan apakah kenaikan SiLPA tersebut murni akibat efisiensi belanja atau dipengaruhi ketidakakuratan proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun transfer pemerintah pusat.

Selain itu, PKB meminta komitmen pemerintah daerah agar dana yang masih mengendap dapat segera dimanfaatkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami berharap dana yang tersedia dapat dioptimalkan untuk mendukung program prioritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam pandangannya, PKB turut mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, digitalisasi pelayanan, pengembangan potensi ekonomi daerah, pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta penguatan pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PKB menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya bersama pemerintah daerah.

Komentar0

Type above and press Enter to search.