Puruk Cahu, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo SP) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat daerah. Peringatan tersebut menyusul beredarnya akun WhatsApp palsu yang mencatut nama Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Murung Raya, Drs. Sarwo Mintarjo.
Melalui kanal media sosial resmi pemerintah daerah, Diskominfo SP mengungkapkan bahwa akun yang diduga palsu tersebut menggunakan nomor telepon +62 851-9822-1512 dengan nama profil “Sarwo Mintarjo” serta memasang foto resmi PJ Sekda berlatar tulisan “SEKDA”. Akun tersebut diketahui menghubungi masyarakat dengan sapaan pribadi melalui pesan WhatsApp.
Diskominfo SP menegaskan bahwa nomor dan akun tersebut bukan milik PJ Sekda Murung Raya. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan yang berasal dari nomor tersebut, terlebih apabila berisi permintaan bantuan, dana, maupun informasi pribadi.
Pemerintah daerah juga mengingatkan bahwa seluruh komunikasi resmi pejabat tidak dilakukan melalui pesan pribadi untuk meminta uang, bantuan, ataupun data rahasia. Karena itu, setiap pesan yang mengatasnamakan pejabat dan mengarah pada permintaan tertentu perlu dicurigai dan diverifikasi terlebih dahulu.
Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau segera memblokir nomor yang mencurigakan, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau Diskominfo SP Murung Raya, serta melakukan konfirmasi melalui saluran resmi Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebelum mengambil tindakan.
Menurut Diskominfo SP, praktik penipuan dengan menyalahgunakan identitas pejabat pemerintah belakangan semakin marak terjadi. Modus ini kerap memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap pesan yang belum jelas kebenarannya. Kewaspadaan, verifikasi informasi, dan pelaporan cepat menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan digital.
Pesan utama yang disampaikan pemerintah daerah adalah agar masyarakat selalu memeriksa kebenaran informasi, segera memblokir nomor mencurigakan, dan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan identitas pejabat kepada pihak berwenang. (fz)
Posting Komentar