Mura Teweh, Nuansanusantara.com - Dengan adanya sokongan anggaran dari pusat atau APBN terkait Sarana dan Prasarana (Sapras) pendidikan, serta APBD Provinsi dan dukungan 20% dari APBD Kabupaten, diharapkan dapat menopang dunia pendidikan di Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk bagi para pendidik atau guru.
Namun, alangkah lebih baik jika upaya untuk menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan, seperti penanganan stunting bagi ibu dan anak-anak usia dini, juga dapat diatasi bersama, karena jika tidak ditangani serius maka berdampak terhadap aqiu, nalar bagi kejeniusan atau sistim berpikir pada anak.
Hal ini agar mereka juga bisa terhindar dari stunting dan memperoleh makanan bergizi secara cuma-cuma, serta mendapatkan pendidikan gratis bagi anak-anak sekolah untuk mencukupi asupan gizi pada makanan, dengan tersedianya jaringan internet berupa perangkat Starlink agar akses internet tersedia di sekolah-sekolah di wilayah desa yang tersebar di Kabupaten Barito Utara. Namun, hal ini juga harus didukung dengan jaringan listrik yang memadai di desa dan dusun untuk menunjang bagi dunia pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan melibatkan guru ahli yang berkemampuan spesifik.
Insentif guru akan diberikan, bukan honor, karena jika menggunakan gaji honor harus berdasarkan regulsi Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Revitalisasi atau pelestarian bahasa daerah juga sangat vital, seperti Bahasa Bakumpai, Bahasa Manyan, Bahasa Taboyan, Dusun Malang, dan lainnya. Hal ini sangat penting dilakukan karena masih banyak yang belum fasih berbahasa Indonesia untuk berkomunikasi, terutama jika terjadi tindak pidana di daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Syahmiludin A Surapati, dalam acara temu insan pers dan Ketua PWI, Herman dan anggota, dalam hal ini Syahmiludin menyebutkan bahwa Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang semula hanya ada 5 sekolah berstatus negeri, kini telah bertambah menjadi 6 sekolah negeri, sehingga total menjadi 11 TK negeri yang tersebar di 93 desa. Sementara itu, guru PAUD harus memiliki kualifikasi pendidikan S1.
Syahmiludin juga pada pertemuan dengan sejumlh waratawan didampingi sejumlah kepala bidang, kepala sekolah SKB Muara Teweh, untuk pendidikan non formal atau pendidikan penyetaraan, baik paket A,B dan C, Bagian Keuangan, UPT Pendidikan Kecamatan Teweh Tengah, Kasubag bagian umum, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, mewakili bagian Dikdas, Kasi pembinaan tenaga pendidikan.
Ia juga meminta kepada media mengontrol kebijakan yang yang dilkukan oleh pihak eksekutif dan legeslatif, karena keberadaan media adalah sangat vital untuk mempublikasikan dari hasil pembangunan, dirinya (Syahmiludin,red) juga akan menyiapkn waktu dan ruang untuk awak media dan bisa bersenergi dalam upaya untuk membangun kualitas pendidikan.
"Kita sangat mendukung keberdaan media sangat vital guna mempublikasikan hasil pembangunan, khususnya dunia pendidikan yang tersebar di sejumlh 9 kecamatan yang ada di Barito Utara, Kamis (19/3/2025) di ruang kerja Kadis Pendidikan Barito Utara. (fz)
Komentar0