Palangka Raya, Nuansanusantara.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (21/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, termasuk Bupati Barito Utara H. Shalahuddin yang hadir bersama jajaran perangkat daerah terkait seperti Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (BPPD) Barito Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh perusahaan sektor pertambangan terhadap kewajiban fiskal daerah guna meningkatkan PAD secara optimal dan berkelanjutan.
> “Seluruh perusahaan wajib menunaikan kewajiban pajak dan retribusi secara tepat waktu, membeli bahan bakar dari Wajib Pungut resmi, serta menjalankan CSR yang berdampak bagi masyarakat,” tegas Gubernur Agustiar.
Ia juga menyoroti beberapa instrumen penting dalam optimalisasi PAD, seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar, serta pelaporan data alat berat secara berkala. Selain itu, Gubernur meminta agar perusahaan menggunakan kendaraan berplat KH, membeli BBM melalui WAPU resmi, serta memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Agustiar juga menyerahkan secara simbolis hibah sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada seluruh bupati/wali kota se-Kalimantan Tengah. Bantuan itu mencakup dump truck, arm roll truck, compactor, road sweeper, kontainer sampah, wheel loader, mesin pusat daur ulang, mesin RDF, hingga ekskavator mini.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil Rakor melalui langkah konkret dan sinergis di lapangan.
> “Kami akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan instansi teknis untuk memastikan potensi PAD di sektor pertambangan dapat dimaksimalkan secara transparan dan berkelanjutan,” ujar Shalahuddin.
Ia menambahkan, Pemkab Barito Utara berkomitmen meningkatkan pengawasan serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan lingkungan.
> “Optimalisasi PAD tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan tata kelola pertambangan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Bupati, pembangunan di Barito Utara harus mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Rakor tersebut menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya peningkatan kepastian hukum dan disiplin pelaporan fiskal perusahaan, penguatan sinergi lintas sektor dalam percepatan penerimaan PAD, serta transformasi digital melalui pemanfaatan GIS dan e-PAD. Selain itu juga ditegaskan komitmen dunia usaha terhadap kewajiban daerah dan CSR, serta penguatan ekonomi daerah yang selaras dengan pelestarian lingkungan.
Dengan semangat sinergi, digitalisasi, dan kepatuhan, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang Maju, Berkah, dan Bermartabat. (fz)
Komentar0