Muara Teweh, Nuansanusantara.com - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing yang digelar Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Aula C Setda Barito Utara, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi aksi perubahan bertajuk “Strategi Keamanan dan Ketertiban Daerah melalui Koordinasi Data Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing (SIAP PUAS Tegas)”, yang digagas oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Barito Utara, Ervina, SH.
Patih Herman AB menilai, langkah yang ditempuh Kesbangpol bersama Pemkab Barito Utara itu sangat strategis dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban daerah, terutama di tengah meningkatnya mobilitas warga asing dan dinamika globalisasi saat ini.
“Program SIAP PUAS Tegas ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing, maupun lembaga asing harus dilakukan secara terkoordinasi dan transparan, agar kehadiran mereka benar-benar membawa manfaat bagi daerah,” ujarnya usai rapat kerja DPRD, Jumat (14/11/2025).
Ia menegaskan, DPRD Barito Utara siap mendukung penuh penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan hingga BIN, untuk memperkuat mekanisme deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
“Kami di DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam hal kebijakan maupun dukungan anggaran apabila dibutuhkan. Yang penting, seluruh data pengawasan harus akurat, cepat, dan bisa diakses antarinstansi,” tambahnya.
Patih Herman AB juga menekankan bahwa keberhasilan program SIAP PUAS Tegas sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi seluruh pihak dalam berbagi informasi serta meningkatkan koordinasi. Ia berharap program tersebut tidak hanya menjadi inovasi administratif semata.
“Rakor yang telah dilaksanakan harus menjadi titik awal sistem pengawasan terpadu yang berkelanjutan. Jangan hanya berhenti di forum, tapi harus ada tindak lanjut dan pelaporan rutin di lapangan,” tandasnya. (fz)
Komentar0