Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) bersama Kejaksaan Negeri Barito Utara (Kejari Barut) menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset, serta optimalisasi pendapatan daerah. Penandatanganan dilaksanakan di Aula Setda Lantai I, Selasa (11/11/2025).
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dalam sambutannya menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, dan taat hukum.
“Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Melalui kerja sama ini, kami berharap penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Bupati Shalahuddin.
Bupati menjelaskan bahwa ruang lingkup kesepakatan meliputi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, pemulihan dan pengamanan aset daerah, pendampingan pembangunan strategis, penertiban perizinan pada berbagai sektor, hingga upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD merupakan tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Berbagai hambatan, mulai dari aspek regulasi hingga tingkat kepatuhan wajib pajak, kerap menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
“Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Barito Utara, kita berharap hambatan tersebut dapat diminimalisir melalui langkah hukum yang tegas namun tetap mengedepankan pembinaan serta peningkatan kesadaran hukum,” jelasnya.
Selain itu, Bupati Shalahuddin menekankan pentingnya pemulihan aset daerah sebagai langkah strategis untuk menjaga agar kekayaan daerah tetap memiliki nilai manfaat dan tidak disalahgunakan.
“Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan kejaksaan sangat diperlukan untuk memperkuat intensifikasi penerimaan serta penyelamatan aset daerah,” tambahnya.
Ia berharap kerja sama ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat kepatuhan terhadap hukum, dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
“Semoga kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tutup Bupati Shalahuddin. (fz)
Komentar0