Puruk Cahu, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Bupati Mura, Heriyus, yang diwakili Asisten III Setda Mura, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025).
Rakor rutin yang dilaksanakan setiap awal pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan diikuti dari ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Kantor Bupati Mura.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang harus dijaga bersama oleh seluruh pemerintah daerah untuk memastikan kestabilan ekonomi nasional tetap terjaga.
>“Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ungkap Tito.Karnavian.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti beberapa komoditas penyumbang inflasi utama, seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras, yang masih menjadi perhatian pemerintah. Ia mengimbau agar daerah memperkuat operasi pasar, memfasilitasi transportasi pangan, serta menyerap hasil produksi lokal agar harga tetap stabil. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional berada di bawah 3 persen year-on-year hingga akhir 2025.
Selain membahas inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR juga melakukan evaluasi terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi salah satu program prioritas nasional periode 2025–2029. Program tersebut bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan angka kekurangan (backlog) perumahan di Indonesia.
Daerah diminta mempercepat perizinan pembangunan perumahan, penyediaan lahan strategis, dan memberikan kemudahan administrasi bagi pengembang. Dalam paparan Kemendagri disebutkan, program perumahan rakyat memiliki dampak berganda terhadap perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong industri bahan bangunan lokal.
Kemendagri juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian PUPR agar pelaksanaan program perumahan tepat sasaran. Daerah yang memiliki ketersediaan lahan dan dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan tahap awal Program Tiga Juta Rumah untuk Indonesia. (fz)
Komentar0