Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara melaksanakan ekspose pendampingan hukum terhadap 18 paket proyek pekerjaan Tahun Anggaran 2026 dikawal Kejaksaan Negeri Barito Utara, pada Kamis (26/2/2026).
Dalam kegiatan yang digelar di aula Kejari tersebut menjadi langkah preventif untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan di Muara Teweh berjalan sesuai ketentuan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Perkuat Tertib Administrasi dan Pengawasan. Pendampingan hukum ini menitikberatkan pada penguatan:
Tertib perencanaan. Tertib administrasi. Tertib pelaksanaan. Tertib pengawasan
Tertib pengelolaan anggaran. Tertib pelaporan dan tentu dengan kualitas yang diharapkan semua pihak.
Tertib mutu dan ketepatan waktu
Kepala Dinas PUPR Barito Utara, M. Iman Topik, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen serius menjaga integritas pembangunan daerah.
“Pendampingan hukum ini adalah bentuk preventif agar seluruh proses berjalan tertib dari awal hingga akhir. Ini juga amanat Bupati Barito Utara agar seluruh perangkat daerah mengedepankan tertib administrasi, tertib anggaran, dan tertib dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Ia memastikan 18 paket pekerjaan Tahun Anggaran 2026 akan dijalankan tepat aturan, tepat mutu, dan tepat waktu.
Komitmen Pemerintah Daerah
Secara terpisah, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah kabupaten dalam membangun infrastruktur dengan mengedepankan kepatuhan dan ketaatan terhadap regulasi.
Menurutnya, pendampingan hukum juga menjadi bagian dari mitigasi risiko terhadap potensi dampak yang mungkin muncul selama proses pembangunan berlangsung.
Melalui sinergi antara Dinas PUPR dan Kejari Barito Utara, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga pada tata kelola yang bersih, akuntabel, dan profesional.
Bangun Infrastruktur, Jaga Integritas
Semangat kegiatan ini terangkum dalam slogan.
“Bangun Infrastruktur, Jaga Integritas. PUPR Bergerak, Hukum Mengawal.”
Dengan pengawalan ketat sejak tahap perencanaan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap seluruh proyek Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (fz)
Komentar0