Muara Teweh, Nuansanusantaara.com — Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mendorong penyusunan rencana pascatambang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan perusahaan guna memastikan keberlanjutan lingkungan serta ekonomi warga di kawasan pertambangan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam konsultasi publik rencana pascatambang yang digelar di Muara Teweh, Senin (27/4), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor tambang yang berorientasi jangka panjang.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara, Bahrum P. Girsang, mengatakan rencana pascatambang tidak hanya menjadi kewajiban administratif perusahaan, tetapi harus diwujudkan sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga fungsi lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah aktivitas tambang berakhir.
Menurut dia, sektor pertambangan selama ini memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah, namun dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan juga memerlukan penanganan terencana melalui program pemulihan kawasan dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Pascatambang harus menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan, bukan hanya soal reklamasi, tetapi bagaimana bekas wilayah tambang tetap produktif dan masyarakat memiliki masa depan ekonomi yang mandiri,” ujar Bahrum.
Ia menambahkan, pelaksanaan pascatambang perlu mengedepankan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas, termasuk melalui reklamasi, revegetasi, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar program pascatambang terintegrasi dengan pembangunan sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan kualitas hidup warga sekitar tambang.
Dalam forum tersebut, pemerintah menilai konsultasi publik menjadi instrumen penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan warga.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang PT Batubara Duaribu Abadi (BDA), Danu Patmoko, menyatakan perusahaan telah melakukan tahapan awal melalui peninjauan lapangan sebagai bagian dari perencanaan proyek, dengan melibatkan tim teknis dan lingkungan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
Ia menyebut perusahaan juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan manfaat kegiatan dapat dirasakan masyarakat sekitar.
Dorongan penyusunan rencana pascatambang ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat praktik pertambangan berkelanjutan, di tengah meningkatnya perhatian terhadap keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. (fz)
Komentar0