Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan tepat sasaran dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, khususnya di tengah keterbatasan anggaran dan tingginya kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, saat kegiatan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan 2026 di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).
Menurut Ilham, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya yang terbatas, sementara tuntutan terhadap peningkatan layanan publik terus meningkat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penanganan kemiskinan dan stunting.
“Perencanaan yang tepat menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peran BPKP tidak hanya sebatas melakukan audit di akhir, tetapi juga mengawal sejak tahap awal, mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan program yang disusun selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Dalam kesempatan itu, Ilham juga mengutip pernyataan Benjamin Franklin, “If you fail to plan, you are planning to fail,” sebagai pengingat pentingnya kualitas perencanaan dalam menentukan keberhasilan program pemerintah.
BPKP, lanjutnya, akan melakukan “diagnosis awal” terhadap dokumen perencanaan daerah guna memastikan keselarasan antar dokumen, seperti RPJMN, RPJMD, RKPD hingga RKA perangkat daerah. Langkah ini difokuskan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, bukan mencari kesalahan administratif.
Sejumlah sektor prioritas yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, serta percepatan penanganan kemiskinan dan stunting. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ilham juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas kinerja, selain akuntabilitas keuangan. Setiap program, kata dia, harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan mampu menunjukkan hasil nyata.
“Keberhasilan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
BPKP menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan, guna mendorong pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing secara nasional. (fz)
Komentar0