Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyoroti rendahnya realisasi penyerapan anggaran tahun berjalan dan menjadikannya sebagai perhatian serius dalam evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan bahwa hingga April 2026, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai sekitar 12 persen, masih jauh dari target 26 persen. Selisih tersebut dinilai harus segera dikejar melalui percepatan pelaksanaan program di masing-masing OPD.
“Penyerapan anggaran adalah indikator nyata kinerja. Jika masih nol, berarti belum ada aktivitas. Karena itu evaluasi dilakukan setiap minggu untuk memastikan progres,” ujar Shalahuddin saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemkab Barito Utara, Senin (20/4/2026).
Ia mengapresiasi sejumlah perangkat daerah yang mulai menunjukkan percepatan, namun juga menyoroti instansi yang realisasinya masih rendah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tercatat masih di bawah 10 persen, bahkan beberapa kegiatan baru mencapai 3 hingga 6 persen. Sektor pertanian berada di kisaran 9 persen, sementara layanan rumah sakit masih berkisar 2 hingga 3 persen.
Menurutnya, sejumlah kendala teknis menjadi penyebab lambatnya serapan anggaran. Pada sektor kesehatan, proses pengadaan barang dan jasa tidak memungkinkan pemberian uang muka. Sementara di sektor infrastruktur, keterlambatan dipicu oleh perencanaan yang belum rampung sebelum tahun anggaran berjalan.
“Perencanaan seharusnya sudah selesai sebelum pelaksanaan dimulai. Jika berjalan bersamaan, tentu akan menghambat progres,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah optimistis realisasi anggaran akan meningkat signifikan pada pertengahan tahun, dengan target mencapai 30 hingga 40 persen pada periode Juni hingga Juli 2026.
Bupati juga mengingatkan agar permasalahan yang terjadi tahun ini tidak terulang pada tahun berikutnya, terutama dalam hal kesiapan perencanaan dan percepatan proses lelang.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa percepatan penyerapan anggaran memiliki dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah.
Mengingat ketergantungan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tinggi, percepatan realisasi belanja pemerintah dinilai akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jika anggaran cepat terserap, uang akan berputar di masyarakat. Dampaknya terlihat pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan,” katanya.
Untuk itu, seluruh jajaran diminta mempercepat proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjaga kualitas tata kelola keuangan agar tetap mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor.
“Target kita bukan hanya serapan tinggi, tetapi juga tata kelola yang baik. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (fz)
Komentar0