Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mulai mendorong percepatan pembangunan daerah melalui penerapan skema multi years atau tahun jamak. Kebijakan ini dipaparkan langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dalam rapat bersama DPRD setempat di Muara Teweh, Kamis (30/4/2026).
Dalam paparannya, Shalahuddin menegaskan bahwa skema multi years menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
Menurut dia, pendekatan pembangunan lintas tahun anggaran memungkinkan pemerintah daerah menjalankan proyek secara lebih terencana, terstruktur, dan memiliki kepastian pendanaan.
“Dengan skema ini, program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, terutama untuk proyek-proyek strategis yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan pembangunan daerah saat ini menuntut perencanaan yang matang, terpadu, serta berbasis pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap program yang dirancang harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Salah satu fokus utama dalam skema tersebut adalah pembangunan infrastruktur konektivitas, khususnya jembatan yang menghubungkan antarwilayah.
Sejumlah proyek prioritas yang disiapkan antara lain pembangunan Jembatan Lemo hingga Jembatan Tumpung Laung, dengan desain yang disesuaikan agar dapat dilalui kendaraan.
Selain sektor infrastruktur, pemerintah daerah juga tetap menaruh perhatian pada pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Shalahuddin menekankan pentingnya dukungan legislatif dalam implementasi kebijakan tersebut agar seluruh program dapat berjalan sesuai rencana dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengamat kebijakan publik menilai, skema multi years dapat menjadi solusi percepatan pembangunan di daerah, asalkan diiringi dengan perencanaan yang akuntabel, transparan, serta pengawasan yang ketat.
Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Barito Utara ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (fz)
Komentar0