Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, memaparkan rencana pembangunan infrastruktur melalui skema kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) untuk periode 2026–2029. Program ini menitikberatkan pada pembangunan tiga jembatan strategis guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Paparan disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara, M. Imam Topik, dalam rapat bersama DPRD setempat, Kamis (30/4/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam pemaparannya, Imam Topik menjelaskan bahwa proyek multi years merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan yang selaras dengan program prioritas kepala daerah.
Fokus utama diarahkan pada pembangunan tiga jembatan, yakni Jembatan Sikan–TP Laung, Jembatan Lemo–Lemo Seberang, dan Jembatan Lahei Seberang–Lahei.
Menurutnya, pembangunan jembatan menjadi krusial mengingat kondisi geografis Barito Utara yang didominasi oleh aliran sungai, sehingga akses antarwilayah masih terbatas.
“Keberadaan jembatan akan sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Ini menjadi kunci membuka keterisolasian wilayah,” ujarnya.
Selain pembangunan jembatan, program MYC juga mencakup peningkatan sejumlah ruas jalan, termasuk jalur Km 34–Simpang Mampuak–Simpang Benangin di Kecamatan Teweh Timur serta penataan kawasan jalan di dalam Kota Muara Teweh.
Pemerintah daerah menargetkan proyek ini mampu mendorong pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah yang selama ini terpisah oleh sungai. Infrastruktur yang memadai juga diharapkan mendukung pengembangan sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, dan perdagangan.
Program yang direncanakan berlangsung selama empat tahun ini diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Paparan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Barito Utara yang memberikan sejumlah masukan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal dan tepat sasaran.
Secara nasional, langkah ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah dengan tantangan geografis tinggi seperti Kalimantan. (fz)
Komentar0