Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah saat membuka Entry Meeting evaluasi perencanaan bersama Tim BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah tahun anggaran 2026, yang dinilai sebagai tahapan penting dalam memastikan kualitas kebijakan publik di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Shalahuddin menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.
“Perencanaan dan penganggaran harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi rutinitas administratif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan agenda nasional dan provinsi, agar program yang dijalankan selaras dan berkontribusi terhadap target pembangunan yang lebih luas.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan sejumlah sektor prioritas, di antaranya pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta ketahanan pangan.
Lebih lanjut, Shalahuddin mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas berbasis kinerja. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga RKA, serta meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi pada hasil.
Penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi turut menjadi perhatian dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa dirinya masih dalam masa pemulihan pasca operasi, sehingga kegiatan dilaksanakan di rumah jabatan.
“Setiap rupiah anggaran yang dikelola merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif,” tegasnya.
Entry Meeting ini dihadiri oleh jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. (fz)
Komentar0