Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dalam menangani persoalan masyarakat yang terlibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah setempat.
Menurut Ardianto, penanganan persoalan PETI tidak cukup hanya mengedepankan pendekatan hukum, tetapi juga harus dibarengi solusi ekonomi dan program transisi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
“Sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor PETI terpaksa melakukannya karena tuntutan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan,” kata Ardianto di Muara Teweh, Rabu (20/5/2026).
Ketua Badan Kehormatan DPRD Barito Utara itu menilai pemerintah daerah perlu segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terlibat aktivitas PETI.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat dapat diberikan edukasi terkait aspek hukum pertambangan sekaligus memperoleh pembinaan dan alternatif mata pencaharian yang lebih aman dan legal.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya penindakan. Masyarakat perlu dibantu agar bisa beralih ke usaha yang legal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara itu juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan program transisi dan legalisasi, memperkuat pendekatan humanis dalam penegakan hukum, menyediakan alternatif ekonomi, hingga bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Ardianto berharap langkah-langkah tersebut dapat segera direalisasikan sebelum semakin banyak masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum akibat aktivitas PETI.
“Kita ingin ada solusi nyata untuk masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup di sektor tersebut,” pungkasnya. (fz)
Komentar0