GpW8TSd0BUC5GfAlGfY8BUO9GA==

Pemkab Barito Utara Akui Sejumlah Kelemahan Tata Kelola di Hadapan KPK


Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi melalui pendampingan KPK, termasuk lewat program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

“Kami menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Shalahuddin.

Dalam forum tersebut, Pemkab Barito Utara juga secara terbuka mengakui masih adanya sejumlah kelemahan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Beberapa catatan yang disampaikan antara lain ketidaksinkronan pokok pikiran DPRD dengan dokumen perencanaan daerah, lemahnya administrasi dan pencatatan pada pengadaan langsung, hingga kendala pemahaman sistem dalam pelaksanaan e-purchasing.

Selain itu, pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan juga dinilai masih memerlukan penguatan, terutama terkait pemahaman regulasi, proses verifikasi dan validasi, serta tertib administrasi pelaporan.

Menurut Shalahuddin, keterbukaan terhadap berbagai kekurangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami menyadari bahwa keterbukaan dalam mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemkab Barito Utara, lanjut dia, telah menindaklanjuti permintaan KPK dengan melakukan konsolidasi lintas perangkat daerah, menyiapkan data pendukung, serta mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD Barito Utara, kepala perangkat daerah, serta pejabat KPK RI, termasuk Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti. (fz)

Komentar0

Type above and press Enter to search.