Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (11/5/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tersebut diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas ekonomi daerah sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan dan dunia pendidikan.
Dari Barito Utara, kegiatan dipusatkan di Aula C Setda Barito Utara dan dihadiri Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian M. Mastur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan H. Siswandoyo, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Sekda Muhlis menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah konkret, mulai dari menjaga ketersediaan bahan pokok hingga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna mengantisipasi gejolak harga di pasaran.
“Kami terus memperkuat sinergi bersama perangkat daerah terkait agar kondisi inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Muhlis.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara M. Mastur mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar untuk mencegah terjadinya lonjakan harga serta memastikan distribusi barang berjalan lancar.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan H. Siswandoyo menyebut penguatan cadangan pangan daerah dan pengawasan distribusi bahan pangan terus dilakukan guna menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor tersebut juga dirangkai dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi sebagai upaya memperkuat integritas serta menanamkan budaya antikorupsi sejak dini di lingkungan pemerintahan dan institusi pendidikan. (fz)
Komentar0