Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Barito Utara 2027 dalam rapat paripurna di Gedung Balai Antang, Selasa (29/9/2026).
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Bupati Barito Utara beserta jajaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan Raperda APBD 2027 sebagai penjabaran RKPD 2027 serta KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati bersama DPRD.
Namun, Suparjan menegaskan besarnya anggaran daerah tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak diterjemahkan menjadi program yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar diarahkan pada program yang memiliki hasil jelas dan dapat dirasakan masyarakat, serta menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ujar Suparjan.
Menurutnya, sejumlah persoalan strategis harus mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran. Di antaranya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta percepatan penanganan kemiskinan dan stunting.
Kemandirian Fiskal Jadi Sorotan
Salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Suparjan menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama karena menunjukkan ruang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah masih cukup besar.
“Strategi apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer?” tanyanya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun strategi peningkatan pendapatan asli daerah dan penguatan kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik tidak terlalu bergantung pada kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
Program Kemiskinan Harus Berbasis Data
Selain persoalan fiskal, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Suparjan meminta seluruh program pengentasan kemiskinan didukung data yang akurat, terpadu dan terus diperbarui. Dengan demikian, bantuan maupun intervensi pemerintah dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, sinkronisasi data juga diperlukan untuk mencegah terjadinya salah sasaran maupun tumpang tindih program antarpemerintah daerah.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan mengenai fleksibilitas alokasi belanja dalam RAPBD 2027. Pemerintah daerah diminta menjelaskan kemungkinan perubahan atau pergeseran anggaran apabila dalam proses pembahasan terdapat program yang dinilai tidak sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan.
Belanja Pegawai Jangan Tekan Ruang Pembangunan
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keseimbangan antara belanja pegawai, belanja pelayanan publik dan belanja pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi menjaga proporsi belanja agar meningkatnya kebutuhan belanja pegawai tidak mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pembangunan serta pelayanan dasar masyarakat.
“Kami juga meminta penjelasan bagaimana proyeksi kebutuhan anggaran untuk PPPK dan PPPK paruh waktu dalam beberapa tahun ke depan,” kata Suparjan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan dan pertanyaan tersebut dapat dijawab pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan Raperda APBD 2027.
Dengan demikian, APBD yang ditetapkan nantinya tidak hanya memenuhi aspek administratif penganggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan, memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. (fz)
Posting Komentar