Muara Teweh, Nuansanysantara.com – DPRD Barito Utara menegaskan komitmennya mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini saat memimpin Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Barito Utara di Gedung DPRD setempat, Selasa (14/7). Rapat dihadiri Bupati Barito Utara H Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekda Muhlis, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Mery mengatakan, rapat paripurna merupakan bagian penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui forum tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi guna memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam agenda tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, DPRD juga menerima pidato pengantar bupati mengenai KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Mery, pembahasan pertanggungjawaban APBD menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pembahasan ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mengawal penggunaan anggaran daerah agar tetap transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Di sisi lain, pembahasan KUA-PPAS 2027 dinilai strategis karena menjadi dasar penyusunan program pembangunan dan alokasi anggaran pada tahun mendatang. DPRD, kata dia, akan mencermati setiap program prioritas yang diajukan pemerintah daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kami berharap seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar melalui sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Mery juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi modal utama untuk mewujudkan Barito Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari agenda DPRD dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sekaligus mengawal proses perencanaan dan pertanggungjawaban pembangunan daerah agar berlangsung secara transparan dan akuntabel. (fz)
Posting Komentar