Palangka Raya, Nuansanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadi Y. Tingan, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wabup Felix didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara. Rakor diikuti para kepala daerah se-Kalimantan Tengah sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
Felix Sonadi Y. Tingan mengatakan, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rakor tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan responsif.
“Kehadiran kami dalam Rakor BNPB bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah. Melalui sinergi yang semakin kuat, kami ingin memastikan upaya pencegahan, penanganan darurat hingga pemulihan dapat berjalan lebih cepat, tepat dan efektif demi melindungi masyarakat,” ujar Felix.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkab Barito Utara akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama BPBD, TNI, Polri, instansi teknis, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat dalam mengantisipasi potensi karhutla dan bencana hidrometeorologi.
Ia menegaskan bahwa langkah mitigasi harus menjadi prioritas utama untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan personel, optimalisasi sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta penguatan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Mitigasi harus menjadi prioritas. Kami akan memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan personel, mengoptimalkan sarana prasarana, serta mengedukasi masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memaparkan bahwa hingga 30 Juli 2026 tercatat sebanyak 1.345 kejadian bencana di Indonesia yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. BNPB juga memprediksi puncak risiko bencana akan terjadi pada Agustus hingga September 2026, dengan Kalimantan Tengah termasuk salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta seluruh kepala daerah untuk mempercepat langkah antisipasi melalui penguatan koordinasi, kesiapan anggaran, personel, serta sarana pendukung penanganan bencana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Barito Utara memastikan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan seluruh perangkat daerah terkait, sehingga setiap potensi bencana dapat ditangani secara cepat, terukur, dan efektif.
Felix menambahkan, arahan dari BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menjadi pedoman penting dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah. Dengan sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, diharapkan risiko bencana dapat diminimalkan serta keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. (fz)
Komentar0