Muara Teweh, Nuansanusantara.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPK-JMD) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (3/8/2026).
Menurut Patih Herman, penyusunan RPK-JMD merupakan langkah strategis dalam membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang.
“RPK-JMD menjadi instrumen penting agar pengembangan kompetensi ASN benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan. Dengan demikian, program pelatihan maupun peningkatan kapasitas dapat berjalan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan kompetensi ASN memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan menyusun dokumen RPK-JMD secara serius dan menjadikannya sebagai pedoman dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Menurutnya, dokumen tersebut tidak boleh berhenti sebatas pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan harus menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
“Dokumen ini jangan hanya menjadi persyaratan administrasi, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam penyusunan program pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan,” tegasnya.
Patih Herman juga mengapresiasi langkah Pemkab Barito Utara yang menggandeng Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II BPSDMD Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.
“DPRD tentu mendukung setiap upaya peningkatan kapasitas ASN. Birokrasi yang kompeten akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya. (fz)
Komentar0